Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menuding “hukum di Indonesia sekarang sedang dijungkirbalikkan” terkait kasus yang menjerat petinggi partainya dan hasil Pilpres 2024. Bagaimana sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto?

“Saya menghormati hukum Indonesia meski sekarang sedang dijungkirbalikkan,” kata Megawati saat berpidato pada peringatan hari ulang tahun PDIP, di Jakarta, Jumat (10/01).

“Gila, masa maunya begini terus. Apakah ini akan diteruskan? Kalau saya masih hidup, saya akan lawan,” kata Megawati.

Pernyataan ini adalah yang pertama kali diungkap Megawati setelah pasangan yang disokong partainya dalam Pilpres 2024 lalu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, dikalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Kekalahan PDIP dalam Pilpres dan Pilkada 2024 memicu dugaan bahwa PDIP akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo Subianto.

Namun, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menampik istilah “oposisi” dan mengatakan partainya “akan bekerja sama” dengan pemerintahan Prabowo.

Kendati begitu, dia menegaskan bahwa sikap politik partainya akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025 mendatang.

‘MK saya yang bikin’

Mega memulai pidatonya dengan melempar tudingan terkait Mahkamah Konstitusi.

“MK saya yang bikin,” ujarnya. MK dibentuk pada tahun 2003, saat Mega menjabat Presiden Indonesia.

“Saya yang mencarikan gedung untuk (MK) sendiri…sekarang dijadikan mainan. Itu kan konstitusi,” tuturnya.

Mega membuat klaim, Ganjar-Mahfud kalah karena “rekayasa”.

Dia menuding sejumlah orang memanfaatkan kepolisian dalam kontestasi pilpres.

“Kenapa kamu dipergunakan oleh orang per orang, jawab saya kalau berani,” kata Mega, merujuk pada institusi kepolisian.

“Buktinya nyata, tapi enggak ada yang pernah berani ngomong. TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) itu berjalan, tapi semua menutupi. Saya buka saja, nanti saya dibilang fitnah, enggak,” kata Mega.

Dalam putusannya April 2024, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Ganjar-Mahfud dan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dua pasangan itu meminta MK membatalkan hasil pilpres dengan dalil Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

MK saat itu memutuskan, tuduhan TSM tidak terbukti—termasuk tudingan bahwa Presiden Joko Widodo saat itu membuat kebijakan yang menguntungkan Prabowo-Gibran.

Kasus Hasto

Bukan cuma soal pilpres, Mega dalam pidatonya juga melontarkan tuduhan kepada KPK, terkait kasus Hasto.

“Masa (KPK) enggak ada kerjaan lain, yang dituding, yang diubrek-ubrek hanya Hasto saja,” kata Mega.

“Sebenernya banyak yang malah sudah tersangka, tapi meneng wae (diam saja).

“Saya buka koran, mungkin ada tambahan [tersangka], tapi enggak ada,” kata Mega.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Melalui pidato ini pula dia pertama kali angkat bicara terkait kasus dugaan suap yang sedang menjerat Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto kini telah ditetapkan KPK menjadi tersangka dan dijadwalkan menjalani pemeriksaan penyidik pekan depan.

Hasto diumumkan KPK menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, 24 Desember silam.

Suap itu dituduh KPK terkait pergantian antarwaktu anggota DPR dari PDIP, yang juga menjerat eks calon anggota legislatif PDIP, Harun Masiku.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP dan orang kepercayaanya, Donny Tri Istiqomah, dalam perkara yang melibatkan Harun Masiku.

Menurut Setyo, Hasto Kristiyanto “mengatur dan mengendalikan” Donny untuk melobi komisioner KPU, Wahyu Setiawan, agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil 1 Sumsel.

Hasto Kristiyanto, lanjut Setyo, “mengatur dan mengendalikan” Donny Tri Istiqomah untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio.

Isu ketua umum baru

Dalam peringatan hari jadi PDIP ke-52, Mega duduk di barisan depan bersama dua anaknya: Prananda Prabowo dan Puan Maharani.

Mantan Presiden Joko Widodo, yang pertengahan Desember lalu dipecat PDIP, Jumat (10/01) pagi tadi mengucapkan selamat kepada bekas partainya.

“Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar PDI Perjuangan yang hari ini ulang tahun,” kata Jokowi kepada pers di rumahnya, di Solo, Jumat pagi.

Jokowi enggan mengularkan pernyataan apapun selain ucapan tersebut. “Sudah,” ujarnya saat ditanya mengenai harapan dan doanya untuk PDIP.

Jokowi awal tahun ini dikaitkan dengan eks anggota PDIP, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati turun dari jabatan ketua umum partai banteng.

Politikus yang berkarier puluhan tahun untuk PDIP, Effendi Simbolon, sebelumnya meminta Megawati untuk turun dari kursi pimpinan partai banteng.

Effendi, yang dipecat awal Desember lalu, menilai PDIP harus melakukan “perubahan total” usai KPK menetapkan Hasto menjadi tersangka dugaan kasus suap.

“Harus diperbaharui ya semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbaharui, bukan hanya level sekjen ya,” kata Effendi kepada pers, 8 Januari lalu.

“Sudah waktunya lah, sudah waktu pembaharuan yang total.”

“Ini [kasus Hasto] kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri. Kan partai itu kan bukan milik perorangan partai, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publik,” ujar Effendi.

“Dia [Megawati] harus mengundurkan diri, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas, ini kan masalah serius, masalah hukum, bukan sebatas masalah etika seperti yang digembar-gemborkan,” tuturnya.

Anggota PDIP, Guntur Romli, melalui pernyataan tertulisnya menuding pernyataan Effendi itu berkaitan dengan pertamuan eks koleganya tersebut dengan Jokowi.

Effendi dan Jokowi bertemu di Solo, 2 Januari lalu.

Jokowi telah membantah menanggapi tudingan tersebut. “Tanyakan ke Pak Effendi,” ujarnya.

“Kami kan sudah dianggap bukan bagian, ngapain kami bicara mengenai itu?” kata Jokowi di Solo, Kamis kemarin.

Dalam pidatonya, Megawati mengungkit isu dirinya turun dari pucuk pimpinan PDIP.

Dia menuding terdapat orang-orang tertentu yang ingin merebut kedudukannya.

“Katanya kalian minta saya ketum (ketua umum) lagi?” kata Mega.

“Ada yang kepingin [jadi ketum]. Mau enggak sama yang kepingin itu?….Gila dah,” ujarnya.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri, mengatakan sama seperti partai politik lainnya, pergantian kepemimpinan di PDIP meungkin saja terjadi.

Meski begitu, peneliti BRIN bidang pemilu dan partai politik ini melihat pergantian kepemimpinan di partai berlambang banteng ini punya corak yang berbeda.

“Megawati berulang kali terpilih kembali, meski sempat menjadi partai di luar pemerintahan,” kata Aisah.

Aisah mengatakan kepengurusan PDI-P masih tampak “solid menjaga agar trah Sukarno sebagai pemimpin”.

Di sisi lain Megawati dinilai “memiliki kekuatan pengelolaan partai yang kuat didukung pengurusnya yang loyal”.

“Pengalaman sejarah partai dan dinamika internal saat ini menunjukkan nampaknya pergantian ketum PDI-P bukan hal mudah dan bisa jadi tak terjadi,” kata Aisah.

Bagaimana sikap politik PDIP?

Dalam pidatonya, Megawati bilang tak sedikit pihak yang beranggapan hubungannya merenggang dengan Prabowo usai Pilpres 2024 lalu. Anggapan ini langsung ditepis olehnya.

“Pak Prabowo nih, orang mikir saya sama dia itu wah kayaknya musuhan atau apa, enggak, enggak,” kata Megawati saat menyampaikan pidato politiknya di HUT PDIP.

Megawati juga mengungkit Prabowo sangat senang dengan nasi goreng buatannya. Bahkan, menurutnya, Prabowo sempat memintanya memasak nasi goreng lagi.

“Bukan sombong, padahal dia senang saya masakin nasi goreng,” kata Megawati.

Kendati demikian, menurut Megawati, permintaan itu belum dipenuhi. Dia berkelakar saat ini suasana hatinya sedang tidak enak.

“Sudah lama ada yang ngomong, ‘Ibu ada yang sudah minta goreng’, euh… minta nasi goreng, aku lagi mumet, anak-anakku banyak yang enggak jadi,” kata Megawati.

Ketua DPP PDIP yang juga putri dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, menyebut hubungan ibunya dan Prabowo sejauh ini “berjalan dengan baik”.

“Hubungan silaturahmi dan hubungan kekeluargaan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo sudah berjalan jauh-jauh, lama sebelumnya, jadi hubungan itu tetap berjalan dengan baik,” kata Puan usai acara ulang tahun PDIP.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP lainnya, Ahmad Basarah mengatakan sejauh ini partai masih berpegang pada “posisi politik” per 17 Oktober 2024.

Momen itu kata Basarah merujuk pada pertemuannya dengan Prabowo untuk menyampaikan soal “posisi politik” PDIP.

“PDI Perjuangan tidak menganut paham sistem pemerintahan presidensial sehingga oleh karena itu kita tidak mengenal istilah oposisi, apalagi menggunakan sistem oposisi,” kata Basarah.

Akan tetapi, kata Basarah, sikap politik PDIP ini bukan berarti partainya bergabung dengan koalisi yang mendukung Prabowo.

“Bu Mega mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto, namun tidak mengirimkan kader/anggota PDI Perjuangan sebagai anggota kabinet pemerintahan Prabowo Subianto,” tegasnya.

Lebih jauh, kata Basarah, sikap politik selanjutnya PDIP terhadap pemerintahan Prabowo Subianto akan ditentukan dalam kongres partai pada April 2025.