Pengurus Pusat Muhammadiyah dipastikan mendapat lahan pengelolaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan, bekas konsesi grup Adaro. Ormas keagamaan ini menerima perizinan tersebut meski sebelumnya muncul kontroversi, termasuk belasan pengurus Muhammadiyah yang tak sepakat lembaga mereka berbisnis tambang.

Pertanyaannya, apakah Muhammadiyah bisa mengelola bisnis tambang?

Analis energi dan managing director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna mengatakan ormas memang “tidak memiliki kompetensi di dalam mengelola tambang”.

Menurut Putra yang perlu diperhatikan adalah perusahaan yang sudah dibentuk bisa berjalan secara profesional.

“Tinggal di dalam badan usaha yang mereka bentuk itu akan diisi profesional atau seperti apa,” kata Putra.

Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bakhtiar mengatakan “ormas-ormas itu kan lebih banyak di bidang pendidikan, kesehatan, kalaupun ekonomi kan yang sifatnya tidak high risk.”

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, 10 Januari lalu mengumumkan Muhammadiyah bakal mengelola lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Grup Adaro, di Kalimantan Selatan.

Ini merupakan kelanjutan dari peraturan baru pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur kewenangan ormas mengelola tambang.

Muhammadiyah menyusul Nahdlatul Ulama yang sebelumnya sudah mendapat lahan tambang di Kalimantan Timur.

“Kalau NU sudah selesai, Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro (untuk Muhammadiyah),” kata Bahlil kepada pers di Jakarta.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Muhammadiyah sudah menindaklanjuti pemberian kewenangan mengelola tambang tersebut dengan mendirikan dua perusahaan tambang, yakni PT Syarikat Surya Ecomining yang mereka siapkan sebagai perusahaan induk dan PT Mentari Swadaya Ecomining.

Pada 2024, Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy sempat menyebut perusahaan-perusahaan diisi ahli. Sementara operasi tambang akan dibantu kontraktor.

Lantas bagaimana mereka akan menjalankan bisnis tambang itu?

Permodalan

Pakar industri energi, Putra Adhiguna, menyebut operasional bisnis tambang harus ditopang permodalan. Urusan ini, kata dia, bergantung sejumlah faktor.

Dua hal yang paling krusial, menurut Putra, adalah kesiapan infrastruktur dan sarana seperti jalan. Ini berkaitan misalnya dengan keharusan Muhammadiyah menghitung ongkos logistik pengiriman material.

Baca juga:

Kepala Bidang Kajian Politik Sumber Daya Alam Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah, Wahyu Perdana, mengatakan permodalan bisnis tambang ini memang perihal yang perlu diperhatikan oleh lembaganya.

“Itu yang sebenarnya pertanyaan sangat teknis dalam konteks pengelolaan ekonominya. Mau pakai anggaran apa kalau tiba-tiba butuh uang yang cukup besar,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, mengambil modal dari dari badan amal usaha lain untuk modal tambang tidak memungkinkan.

“Menggunakan agunan dari aset yang ada, AUM, amal usaha Muhammadiyah, pasti juga jadi pertanyaan. Karena amal usaha Muhammadiyah pada masing-masing level dia bertanggung jawab terhadap usahanya masing-masing,” kata Wahyu.

Data Muhammadiyah per 2023 menunjukkan, aset amal usaha ormas ini terdiri dari 231 klinik, 5.354 sekolah, 122 madrasah, dan aset lainnya.

Wahyu memperkirakan, Muhammadiyah perlu mencari pinjaman uang untuk menjalankan bisnis tambang. Namun dia ragu aset apa yang harus mereka jadikan jaminan untuk pinjaman modal tersebut.

“Kalau kreditornya bank, agunannya siapa?” kata Wahyu.

BBC News Indonesia mengirimkan pertanyaan terkait permodalan dan rencana Muhammadiyah ke depan dalam mengelola bisnis ini kepada Arif Budimanta. Dia menjabat ketua majelis ekonomi, bisnis dan pariwisata di PP Muhammadiyah.

Arif yang juga berstatus direktur utama pada PT Syarikat Surya Ecomining—perusahaan induk untuk bisnis tambang yang dibentuk ormas ini.

Hingga tulisan ini terbit, Arif tak memberi jawaban.

Teknis pertambangan

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, sempat menyebut operasi tambang akan dibantu kontraktor.

Bisman Bakhtiar menyebut mempekerjakan kontraktor untuk membantu operasi proyek tambang sebagai satu hal yang “lazim”.

Namun, yang menjadi tantangan menurut Bisman adalah bagaimana menemukan “mitra yang tepat”—agar bisnis itu tidak merugi.

“Yang penting di awal itu adalah mitigasi potensi risiko dan perikatan secara hukum,” kata Bisman.

Putra Adhiguna mengatakan kontraktor-kontraktor yang bekerja untuk perusahaan di bawah Muhammadiyah ini harus memiliki “standar yang tinggi”.

Konflik sosial dan dampak lingkungan

Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, mengatakan lahan eks Adaro berada di Kabupaten Tabalang dan Kabupaten Balongan.

Wilayah ini menurut Raden merupakan wilayah lama yang berkonflik dengan perusahaan.

Raden mengatakan, sebuah kampung transmigran bernama Wonerjo di Balongan belakangan hilang akibat aktivitas tambang.

Menurut Raden, Kalimantan Selatan saat ini sudah dibebani banyak aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Perkebunan sawit, pemanfaatan hutan tanaman untuk kebutuhan industri, serta tambang berada di berbagai titik di provinsi tersebut.

“Kalimantan Selatan yang sudah dibebani izin kurang lebih 51% dari total wilayahnya,” kata Raden.

Raden mewanti-wanti agar tidak muncul konflik sosial antara masyarakat dengan ormas keagamaan yang mengelola tambang.

“Jangan sampai terjadi konflik internal di sana, konflik terhadap masyarakat,” kata Raden.

Ketua Pimpinan Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Selatan, Ridhani Fidzi, menyebut keluhan masyarakat terhadap pertambangan selama ini berkaitan dengan pengabaian kewajiban reklamasi.

Ridhani mengatakan, perusahaan di bawah Muhammadiyah perlu menghindari persoalan itu. Caranya, kata dia, adalah upaya menutup wilayah bekas tambang setidaknya sebesar 60%-80%.

“Kami harus menghindari apa yang dikeluhkan masyarakat itu,” kata Ridhani.

Menurut Putra Adhiguna, standar operasi proyek tambang Muhammadiyah akan menjadi sorotan. Ini berkaitan dengan status lembaga itu sebagai ormas keagamaan yang semestinya tak berkonflik dengan masyarakat.

“Tentunya publik juga akan mengamati dan berharap bahwa pengembangan tambang yang dilakukan organisasi dan badan perusahaan ini akan memiliki standar lebih tinggi dibanding perusahaan lainnya,” kata Putra.

“Kalau tidak bisa memenuhi standar nanti tentu akan muncul pertanyaan yang besar,” kata Putra.