Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menghentikan sementara program-program hibah, pinjaman, dan bantuan keuangan lainnya sebagaimana tertera dalam bocoran memo yang telah diverifikasi mitra BBC di AS, CBS News. Hal ini menegaskan penangguhan bantuan luar negeri AS untuk negara-negara asing serta dan organisasi non-pemerintah atau LSM.

Di dalam dokumen itu, Kepala Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) AS, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk memastikan pengeluaran mereka konsisten dengan prioritas Trump.

Dampak penangguhan ini masih belum jelas. Akan tetapi, memo itu menyebutkan bahwa tunjangan Medicaid dan Jaminan Sosial tidak terpengaruh.

Bocornya memo ini terjadi beberapa hari setelah AS menghentikan hampir semua bantuan luar negeri. Partai Demokrat mengritik kebijakan tersebut, yang berpotensi menghadapi gugatan hukum.

Kepala OMB, Matthew Vaeth, meminta lembaga-lembaga pemerintah untuk menghentikan sementara program-program bantuan keuangan AS.

Penangguhan ini dilakukan agar mereka dapat meninjau kembali pengeluaran yang mungkin terkena dampak dari berbagai perintah eksekutif yang telah ditandatangani Trump.

Dalam memo itu, Vaeth menyebutini mencakup “bantuan keuangan untuk bantuan luar negeri, organisasi non-pemerintah, DEI [Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi], ideologi gender ‘woke’, dan kesepakatan baru yang ramah lingkungan”.

Setiap lembaga diimbau untuk menangguhkan pemberian hibah baru sekaligus membekukan pencairan dana program yang sudah berjalan.

Memo itu juga menginstruksikan agar semua lembaga melaporkan program-program mana saja yang telah dihentikan pada 10 Februari.

BBC News Indonesia hadir di WhatsApp.

Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.

Gedung Putih belum memberikan komentar resmi mengenai dokumen yang bocor tersebut.

Para anggota Partai Demokrat di Washington DC dengan cepat melontarkan keprihatinan mereka terhadap rencana tersebut.

Senator Washington Patty Murray dan anggota Kongres dari Connecticut, Rosa DeLauro, mengirimkan surat kepada Gedung Putih pada Senin (27/1) yang menyatakan mereka “sangat khawatir”.

“Cakupan dari apa yang Anda perintahkan sangat mengejutkan, belum pernah terjadi sebelumnya, dan akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan di seluruh negeri,” tulis para anggota kongres.

“Kami sungguh mendesak Anda untuk menegakkan hukum dan Konstitusi dan memastikan semua sumber daya federal diberikan sesuai dengan hukum.”

Pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, Chuck Schumer, juga mengritik penghentian sementara program-program hibah dan bantuan keuangan.

“Kongres menyetujui investasi-investasi. Mereka bukan pilihan, melainkan hukum,” ujarnya.

“Ini artinya akan ada gaji yang tidak terbayarkan, pembayaran sewa, dan lain sebagainya. Dari universitas hingga badan amal nirlaba, semuanya akan kacau.

Penghentian sementara bantuan luar negeri AS

Memo ini menyusul pemberitaan minggu lalu bahwa Kementerian Luar Negeri AS telah menghentikan hampir semua bantuan luar negeri, menurut memo internal yang dikirim ke para pejabat dan Kedutaan Besar AS di luar negeri.

Memo ini sekaligus menghentikan program bantuan baru.

Kebijakan ini mempengaruhi hampir semua bidang mulai dari bantuan pembangunan hingga bantuan militer. Yang dikecualikan adalah bantuan makanan darurat dan pendanaan militer untuk Israel dan Mesir.

Baca juga:

Trump sebelumnya mengeluarkan perintah eksekutif untuk penghentian bantuan pembangunan luar negeri selama 90 hari. Waktu tiga bulan itu sedianya digunakan untuk meninjau efisiensi dan konsistensi program-program itu dengan kebijakan luar negerinya.

AS adalah donor bantuan internasional terbesar di dunia. Pada 2023, AS menghabiskan US$68 miliar (Rp 1.100 triliun) untuk bantuan internasional.

Apa imbasnya bagi Indonesia?

BBC News Indonesia belum dapat memastikan apakah rencana Trump ini akan langsung berdampak ke Indonesia. Belum dapat diverifikasi juga secara rinci apa saja hibah, pinjaman, dan bantuan luar negeri AS untuk Indonesia.

Namun, dalam kurun waktu dua tahun terakhir saja, Indonesia dan AS telah terlibat pada beberapa program bantuan.

Pada April 2023, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Keuangan AS Janet Yellen menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia senilai US$ 698 juta (Rp10,2 triliun).

Ini merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9,5 triliun (US$649 juta) dari AS dan Rp718 miliar (US$49 juta) dari Indonesia.

AS juga terlibat dalam pengembangan sektor energi baru terbarukan di Indonesia.

Pada Mei 2024, International Development Finance Corporation (DFC) AS mengumumkan komitmen baru senilai US$126 juta (Rp 2 triliun) untuk perusahaan listrik Indonesia PT Medco Cahaya Geothermal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Soemirat, menekankan pemerintah Indonesia “tidak mau melakukan spekulasi tentang apa pun yang masih bersifat generic statement [pernyataan umum] dari negara lain”.

“Kita hanya akan tanggapi kalau sudah ada komunikasi resmi terkait hubungan bilateral kedua negara, yang biasanya disampaikan secara resmi lewat berbagai saluran pemerintah,” ujar Roy kepada BBC News Indonesia pada Selasa (28/1).

Mengenai angka hibah dan bantuan luar negeri AS, Roy mengatakan data itu perlu dicek dengan lembaga-lembaga pemerintah lain yang lebih berwenang tentang penerimaan hibah dan pinjaman.

Pada 16 Januari lalu, BBC News Indonesia juga sempat meminta tanggapan Kementerian Luar Negeri Indonesia mengenai hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan Trump.

Pada saat itu, Roy mengatakan “AS adalah salah satu Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan hubungan erat di antara kedua negara telah terjalin selama 75 tahun”.

“Kita juga memiliki beragam inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan dengan AS, termasuk di sektor ekonomi, yang sejalan dengan kepentingan nasional kita. Upaya diplomasi akan terus diperkuat untuk menjaga konsistensi prinsip hubungan luar negeri Indonesia, serta stabilitas hubungan dan kerja sama dengan AS,” imbuh Roy saat itu.