Ilustrasi Garuda Pancasila berlatar hitam dengan tulisan ‘Peringatan Darurat’ sempat viral di media sosial. Kemunculannya adalah reaksi atas berbagai masalah, mulai kelangkaan gas elpiji 3kg hingga mafia pertanahan. Pengamat meminta pemerintah menerimanya sebagai bentuk kontrol publik.

Narasi ini muncul di tengah bergulirnya berbagai masalah sosial pada awal Februari 2025 lalu.

Gerakan di media sosial ini muncul saat muncul pemberitaan di seputar pengetatan anggaran pemerintah, tunggakan tunjangan kinerja dosen ASN, kelangkaan LPG, hingga tekanan atas reformasi kepolisian.

Berikut beberapa hal yang perlu diketahui seputar kemunculan dan pesan yang ingin disampaikan melalui narasi Garuda Pancasila hitam.

Siapa di balik ‘Peringatan Darurat’ garuda hitam?

Drone Emprit, lembaga pemantau media sosial, mengamati gambar garuda hitam ini terlacak di sosial media X setidaknya sejak tanggal 3 Februari 2025 malam, atau dua hari setelah pemberlakukan pembatasan distribusi gas LPG 3 kilogram ke pengecer.

Analis Drone Emprit Rizal Nova Mujahid mengatakan garuda hitam mulai terdeteksi pada pukul 22.36 WIB, dicuitkan @BudiBukanIntel.

Menurut pelacakan Drone Emprit, lambang garuda hitam ini muncul sebagai reaksi atas pertanyaan akun @out_of_court mengenai “Peringatan Darurat” atas isu terkini.

Akun @BudiBukanIntel, sebelumnya juga dikenal menggaungkan lambang garuda biru bernarasikan “Peringatan Darurat” pada 2024 lalu sebagai reaksi atas isu calon kepala daerah yang mengemuka di media sosial.

@BudiBukanIntel memposting gambar garuda hitam dengan cuitan berbunyi: “Raise the black flag” atau “Naikkan bendera hitam”.

Baca juga:

Apa masalah-masalah yang disinggung dalam garuda hitam?

Rizal mengatakan tagar #peringatandarurat mencapai puncak perbincangan pada 4 Februari 2025.

Pada tanggal itu, menurut Rizal, tagar tersebut mendapat sekitar 8000 mention.

Tagar ini bergaung karena dicuitkan setidaknya 200 akun dengan jumlah pengikut yang tergolong banyak.

Kemudian akun-akun tersebut menyumbang percakapan tertinggi.

Berdasarkan pemantauannya 200 akun ini adalah akun asli, bukan non-organik.

Ia menyebut salah satunya adalah @YLBHI yang memiliki pengikut sekitar

123.000. Akun @YLBHI dimiliki oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

#peringatandarurat digunakan warganet untuk membicarakan sejumlah isu, seperti LPG 3 kilogram, reformasi polisi, permasalahan pendidikan kesehatan, mafia tanah, pemangkasan anggaran pemerintahan, Makan Bergizi Gratis, juga permintaan Prabowo mengevaluasi menterinya.

#peringatandarurat kerap muncul berbarengan dengan #IndonesiaGelap

Tren tagar menurun seiring Presiden Prabowo Subianto meminta pengecer kembali diperbolehkan menjual gas LPG 3 kilogram.

BBC News Indonesia menghubungi Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi dan juru bicara istana, Albert Tarigan untuk meminta komentar terkait tagar dan lambang garuda hitam.

Keduanya tak merespon baik telepon dan pesan singkat WhatsApp hingga berita ini dinaikkan.

Baca juga:

Sejauh mana gerakan garuda hitam menggambarkan kenyataan di lapangan?

Amarah terhadap kelangkaan gas elpiji 3kg—yang dipersoalkan dalam narasi tag garuda hitam—masih dirasakan oleh masyarakat.

Tari, seorang ibu rumah tangga di Mijen, Semarang, Jawa Tengah, marah lantaran dibuat repot terkait kelangkaan gas elpiji 3kg.

“Tiga hari muter-muter nyari gas kosong di warung-warung sekitaran rumah. Giliran nemu pangkalan untuk pelanggannya, padahal udah agak jauhan,” ungkap perempuan berusia 35 tahun ini.

Kebijakan pemerintah yang membolehkan kembali distribusi gas elpiji 3kg, menurut Tari, menunjukkan pemerintah tak serius dalam membuat kebijakan.

“Pemerintah mencla-mencle. Kebijakan menyangkut kepentingan banyak orang dibuat mainan. Kasihan para warga miskin yang selalu jadi korban dari kebijakan yang digulirkan pemerintah,” kata Tari.

Tari menilai Presiden Prabowo yang harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini.

“Tidak usah menterinya yang diganti, tapi presidennya aja.

“Kelihatan sekali kalau tidak ada koordinasi yang bagus antara pemimpin dengan bawahannya, apakah bisa seorang menteri mengeluarkan kebijakan sedangkan presiden tidak tahu? ‘Omon-omon’ macam apa itu?” ujarnya.

Baca juga:

Apa arti gerakan garuda hitam di tengah isu tunjangan kinerja dosen?

Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (Adaksi), Anggun Gunawan menilai narasi garuda hitam di media sosial memiliki relevansi kuat bagi para dosen yang tidak pernah mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) selama 2020-2024.

“Garuda hitam bisa diartikan bahwa negara dalam kabut hitam dan kegelapan masa depan,” kata Anggun.

Isu soal tunggakan tukin ini muncul ke permukaan saat terungkap sejumlah dosen harus mencari pekerjaan sampingan demi bertahan hidup.

“Dosen-dosen yang dianggap sebagai garda pendidikan tinggi juga dipaksa hidup pas-pasan oleh negara,” kata Anggun.

Anggun berharap pemerintah segera bisa mencairkan tukin 2025.

Pemerintah sempat menyebut dalih tukin 2020-2024 tidak dibayar karena tidak dianggarkan pada APBN 2025

‘Garuda hitam menjadi peran kontrol saat tidak ada oposisi di DPR’

Lambang garuda hitam dianggap sebagai bentuk keprihatinan dan kekhawatiran mengenai arah kebijakan pemerintah.

“Menunjukkan ada ketidakjelasan apa sih sebenarnya yang pemerintah mau lakukan,” kata pengamat politik dan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aisah Putri Budiatri.

Aisah melihat, berbagai kebijakan pemerintah, seperti pengetatan anggaran, membuat masyarakat bingung.

Di sisi lain warga juga sempat ditimpa masalah kelangkaan gas elpiji 3kg.

Menurutnya, kemunculan narasi garuda hitam di media sosial adalah bukti bahwa masyarakat menyadari permasalahan yang tengah terjadi.

Aisah mengatakan viralnya lambang tersebut menunjukkan warga sedang melakukan kontrol publik.

Menurut Aisah kontrol publik ini diperlukan karena lembaga lain, seperti DPR tak menjalankan check and balances secara maksimal.

Ditambah lagi DPR tak punya fraksi yang benar-benar menunjukkan diri sebagai oposan.

“Ini jadi harapan satu-satunya nih, bahwa ada peran pengawasan [melalui narasi garuda hitam] terhadap negara supaya enggak jadi tiran,” kata Aisah.

Wartawan Kamal di Semarang berkontribusi untuk laporan ini.